PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) komitmen capai karbon netral pada 2060

PLN menyadari pentingnya transisi menuju energi bersih untuk memastikan masa depan yang lebih baik dari pada yang ada pada generasi sekarang di tengah ancaman perubahan iklim yang terjadi.

Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN menyebutkan bahwa dari berbagai diskusi, banyak pihak tampaknya hanya fokus pada aspek suplai. Padahal, untuk pengembangan EBT di Indonesia, perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti keselarasan supply and demand, potensi energi setempat, keekonomian, keandalan, ketahanan energi nasional dan keberlanjutannya. 

“Mari kita bicara mengenai suplai dan demand listrik secara lebih seimbang sehingga pengembangan suplai bisa dibeli oleh demand yang sesuai. Bagaimana kita mendorong agar kompor induksi dan mobil listrik meningkatkan konsumsi listrik,” ujar Zulkifli dalam Investor Daily Summit 2021. 

Zulkifli pun menjelaskan bahwa saat ini ukuran dari sektor kelistrikan adalah sebesar 300 Terra Watthour (TWh) dengan kapasitas pembangkit terpasang sebesar 63 Giga Watt (GW). Di dalamnya masih terdapat pembangkit berbahan bakar fosil sebesar 21 GW yang merupakan bagian Proyek 35 GW yang akan beroperasi sampai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) berakhir.

Dengan asumsi pertumbuhan konsumsi listrik 4,6 persen itu, maka kebutuhan kelistrikan pada 2060 sebesar 1.800 TWh. Dari sisi pasokan, akan ada penambahan kapasitas pada 2060 sebesar 1.500 TWh atau lima kali lipat dari kapasitas listrik di tahun ini. Melihat kondisi tersebut, direncanakan penambahan kapasitas pembangkit untuk menutup gap kebutuhan dan pasokan listrik akan didominasi dengan EBT.

Merespons isu perubahan iklim, lanjut Zulkifli, PLN juga telah menetapkan komitmen untuk mencapai karbon netral pada 2060. Caranya, melalui skema transisi menuju EBT dan pergeseran dari energi berbasis impor menuju energi berbasis domestik. 

Pihaknya pun mengaku telah menyiapkan peta jalan untuk melakukan pensiun bertahap bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimiliki.  “Kami menyiapkan peta jalan _retirement_ (pensiun) PLTU batu bara untuk mencapai karbon netral pada 2060. Tahapan monetisasi PLTU batu bara sebesar 50,1 GW hingga 2056 akan dilaksanakan dan menggantinya dengan EBT secara bertahap” papar Zulkifli.

Untuk pembangunan pembangkit EBT, PLN akan melakukannya dengan cermat. Apabila di suatu daerah, suplai listriknya sudah melebihi kapasitas, maka pembangkit EBT sebaiknya tidak dibangun. Untuk itu, Zulkifili mengingatkan ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan EBT ke depan. 

“Pertama, keselarasan _supply_ dan _demand_ . Kedua, _affordability_ (keterjangkauan) dan berikutnya sudah barang tentu _environmental_ (aspek lingkungan)” ujarnya. 

Lebih jauh, Zulkifli mengaku ke depan akan fokus untuk melakukan pengembangan EBT di desa dan Kawasan Indonesia Timur. 

“Pada sistem kelistrikan dengan _reserve margin_ besar perlu mempertimbangkan harmonisasi _supply demand_ . Sementara pada kawasan Indonesia Timur kami komit membangun pembangkit EBT untuk pembangkit baru. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang ada pun akan dikonversi ke EBT. Potensinya ada 2.130 lokasi yang akan kami konversi dari PLTD ke EBT. Tahap pertama ada 200 MW dari PLTD akan dikonversi ke EBT,” ujarnya.

Selain itu, PLN juga memiliki program Green Booster melalui Cofiring yaitu melalui substitusi sebagian batubara dengan biomasa dari tanaman energy maupun pellet sampah. Inovasi ini akan dilakukan di 53 PLTU eksisting PLN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan bauran EBT, namun juga dapat menjadi solusi permasalahan sampah dan menggerakan roda ekonomi daerah.

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) mewakili Arifin Tasrif, Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan peta pengembangan EBT. Saat ini, menurutnya, total potensi pengembangan EBT di Indonesia mencapai 417,8 GW. Sementara yang sudah dimanfaatkan totalnya baru mencapai sekitar 2,5 persen atau setara 10,4 GW. 

Untuk menuju energi bersih, menurutnya pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan pendukung berupa Peraturan Menteri hingga menunggu Rancangan Undang-Undang EBT yang menjadi inisiatif dari Dewan perwakilan Rakyat. 

Selain itu, ada pula beragam insentif, seperti tax allowance hingga tax holiday. Dari sisi pembiayaan, menurut Dadan, makin banyak penawaran skema pembiayaan yang makin menarik untuk pemanfaatan energi bersih khususnya EBT. 

Dirinya meyakini, jika seluruh upaya dilakukan bersama-sama maka target _net zero emission_ akan tercapai. “Kita Insya Allah, akan masuk ke net zero emission di sekitar 2060, ” pungkasnya.

TENTANG PLN

PT Perusahaan Listrik Negara merupakan perusahaan milik pemerintah Indonesia yang memonopoli distribusi listrik di Indonesia dan menghasilkan sebagian besar tenaga listrik negara, menghasilkan 176,4 TWh pada tahun 2015. Termasuk dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2014 dan 2015. Perusahaan distribusi listrik terbesar adalah Nederlands Indische Gasmaatschappij (NIGM) yang pada awalnya merupakan perusahaan utilitas gas. Pada Perang Dunia II, Jepang mengambil alih sektor kelistrikan. Setelah Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemuda revolusioner Indonesia mengambil alih sektor kelistrikan pada bulan September 1945 dan menyerahkan fasilitas kepada pemerintah Republik. Sejarah sektor kelistrikan sejak saat itu merupakan salah satu perubahan kelembagaan yang berkelanjutan.

Pada 27 Oktober 1945 Presiden Sukarno mendirikan Jawatan Listrik dan Gas (Jawatan Listrik dan Gas) dengan kapasitas pembangkitan hanya 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, Biro Listrik dan Gas diubah menjadi BPU PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang kelistrikan, agas, dan kokas (Bahasa Indonesia: koka). Pada tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN diganti dengan dua perusahaan milik negara, Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menangani bidang ketenagalistrikan dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang menangani gas. Kapasitas pembangkit listrik PLN saat itu adalah 300 MW. Ada perubahan kelembagaan lebih lanjut selama tahun 1970-an, 1980-an, dan 1990-an.

KESIMPULAN

Di Metalextra.com kami yakin dengan peningkatan berkelanjutan dari teknologi produksi yang baik jika dikombinasikan dengan pengujian dan pengembangan, memungkinkan kami untuk menawarkan produk-produk berkualitas tinggi yang membantu perusahaan-perusahaan manufaktur di berbagai industri dan tentunya demi meningkatkan produktivitas anda. Kami juga menawarkan solusi perangkat alat ukur presisi berkualitas tinggi asal Swiss, Jerman, Taiwan, Jepang.

Jika Anda berminat untuk membeli alat kerja presisi ataupun beragam alat aksesoris machining dan cutting tool dimensi metric lainnya silahkan hubungi kami melalui chat online yang ada di pojok kanan bawah website ini atau melalui email: sales@metalextra.com

Semoga bermanfaat. Wassalam!

---

Sumber:  Siaran Pers Kementerian BUMN JULY 2021

Tim Kreatif Metalextra.com, Kesimpulan di tulisan ini merupakan opini Pribadi di media milik sendiri.

Awalnya dipublikasikan pada28 November 2019 @ 4:29 PM